←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 3
Ayat
huruf c angka 1)
Huruf
a)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Pengusulan Wajib Pajak Strategis oleh KPP Pratama (1) KPP Pratama mengajukan usulan Wajib Pajak Strategis kepada Kanwil DJP yang membawahkannya. (2) Usulan Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuat setelah KPP Pratama melakukan ev aluasi atas Wajib Pajak Strategis. (3) Evaluasi atas Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan penerimaan pajak, risiko ketidakpatuhan, potensi penerimaan pajak, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, riwayat Pengawasan dan/atau riwayat pemeriksaan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan: (a) usulan Wajib Pajak Strategis yang diubah statusnya menjadi Wajib Pajak Lainnya; (b) usulan Wajib Pajak Strategis yang tetap menjadi Wajib Pajak Strategis; atau (c) usulan Wajib Pajak Lainnya yang diubah statusnya menjadi Wajib Pajak Strategis. (5) Wajib Pajak Strategis yang dapat diusulkan untuk diubah statusnya menjadi Wajib Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (a), antara lain: (a) Wajib Pajak Strategis KPP Lama yang telah berpindah tempat terdaftar; (b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, yaitu: