SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 4
Ayat
huruf i angka 3)
Huruf
a)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK (1) Dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Kepala KPP melaksanakan P2DK dengan menerbitkan SP2DK melalui Sistem Administrasi Pengawasan DJP dan ditandatangani oleh Kepala KPP. (2) SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak: (a) melalui Akun Wajib Pajak; (b) melalui pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam Sistem Administrasi DJP; (c) melalui faksimile dengan bukti pengiriman faksimile; (d) melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; dan/atau (e) secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. (3) Dalam hal penyampaian SP2DK dilakukan selain melalui Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (a), jangka waktu penyampaian SP2D K paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan SP2DK. (4) Dalam hal SP2DK disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (e), Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan serta penerima SP2DK menandatangani Berita Acara Penyampaian SP2DK disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. (5) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak tidak bersedia menerima SP2DK yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (e), maka Wajib Pajak dianggap telah menerima SP 2DK dan tidak menyampaikan tanggapan, serta berita acara sebagaimana dimaksud pada angka (4) ditandatangani oleh Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan. (6) Dalam hal setelah SP2DK diterbitkan, diketahui atau ditemukan kondisi sebagai berikut: (a) terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Surat Perintah Penyidikan atas jenis pajak dan masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak yang dilakukan kegiatan P2DK; (b) terdapat ke salahan penulisan , kesalahan perekaman, dan/atau pemilihan yang bersifat administratif serta diakibatkan oleh kesalahan manusia ( human error ), seperti kesalahan NPWP, nama wajib pajak, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, bagian tahun pajak, atau kesalahan administratif lainnya yang terkait dengan KKPt dan LHPt yang menjadi dasar penerbitan SP2DK ; dan/atau (c) terdapat kesalahan penulisan , kesalahan perekaman atau pemilihan yang bersifat administratif dan diakibatkan oleh kesalahan manusia ( human error ), seperti kesalahan NPWP, nama Wajib Pajak, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, bagian tahun pajak, atau kesalahan administratif lainnya dalam penerbitan SP2DK yang diketahui atau ditemukan baik oleh Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditu gaskan atau Tim Pengawasan Perpajakan atau Wajib Pajak, serta kesalahan tersebut dapat mengganggu pelaksanaan P2DK, ditindaklanjuti dengan penyusunan LHP2DK setelah jangka waktu penyampaian tanggapan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak berakhir. (7) LHP2DK yang disusun sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf (a) berisi simpulan bahwa Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan dan usulan tindak lanjut berupa penerusan Data dan/atau Keterangan kepada unit pelaksana pemeriksaan, unit pelaksana pemeriksaan buk ti permulaan, atau unit pelaksana penyidikan. (8) LHP2DK yang disusun terkait kondisi sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf (b) dan huruf (c) berisi simpulan bahwa terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan SP2DK dan usulan tindak lanjut berupa Penelitian Kepatuhan Material ulang. (9) Dalam hal terdapat Data dan/atau Keterangan tambahan yang belum termasuk dalam materi KKPt dan LHPt yang menjadi dasar penerbitan SP2DK, Supervisor dapat menindaklanjuti dengan: (a) menerbitkan LHP2DK dengan usulan Penelitian Kepatuhan Material ulang; atau (b) memasukkan Data dan/atau Keterangan baru tersebut dalam Pembahasan. (10) Terhadap kegiatan P2DK yang masih berlangsung atas: (a) Wajib Pajak Strategis yang semula Wajib Pajak Lainnya yang belum dilakukan Penelitian Komprehensif; dan/atau (b) Wajib Pajak Strategis yang telah dilakukan penelitian atas satu atau beberapa jenis pajak di tahun pajak berjalan, ditindaklanjuti dengan penyusunan LHP2DK dengan usulan pelaksanaan Penelitian Kepatuhan Material ulang. (11) SP2DK disusun melalui Sistem Administrasi Pengawasan DJP dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.