SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 4
Ayat
huruf b angka 5)
Huruf
a)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran (1) Kegiatan pemberian teguran dilakukan dengan menerbitkan surat teguran. (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada angka (1) diterbitkan dalam hal: (a) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan; dan (b) pelaksanaan ketentuan peraturan perun dang-undangan di bidang perpajakan. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat diterbitkan secara otomatis melalui Sistem Administrasi Pengawasan DJP atau oleh Kepala KPP. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada angka (2) disampaikan kepada Wajib Pajak: (a) melalui Akun Wajib Pajak; (b) melalui pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam Sistem Administrasi DJP; (c) melalui faksimile dengan bukti pengiriman faksimile; (d) melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; dan/atau (e) secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. (5) Dalam hal penyampaian surat teguran dilakukan selain melalui Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (a) , jangka waktu penyampaian surat teguran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan surat teguran. (6) Dalam hal surat teguran disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (e) , Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan dan penerima surat teguran menandatangani berita acara penyampaian surat teguran. (7) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak tidak bersedia menerima surat teguran yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (e) , maka Wajib Pajak dianggap telah men erima Surat Teguran, serta berita acara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ditandatangani oleh Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan. (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi dan/atau menanggapi surat teguran sebagaimana dimaksud pada an gka (2), dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (9) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada angka (2) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. (10) Dikecualikan dari ketentuan angka ( 2), padapenerbitan surat teguran penyampaian SPOP dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan.