←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 4
Ayat
huruf b
Huruf
7)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Perubahan Penugasan Account Representative, Pegawai DJP, dan/atau Tim Pengawasan Perpajakan (a) Perubahan Penugasan Account Representative , pegawai DJP, dan/atau Tim Pengawasan Perpajakan dapat dilakukan dalam hal: (1) terdapat pertimbangan kepala subdirektorat yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan daftar sasaran analisis, melaksanakan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis , kepala bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait data dan pengawasan potensi perpajakan, atau Kepala KPP; atau (2) terdapat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar pindah KPP administrasi. (b) Perubahan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pengawasan perubahan oleh kepala subdirektorat yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan daftar sasaran analisis, melaksanakan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis, kepala bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait data dan pengawasan potensi perpajakan, atau Kepala KPP. (c) Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar dalam hal terdapat perubahan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut: (1) dalam hal Wajib Pajak masuk dalam DPP dan belum diterbitkan LHPt, jangka waktu Penelitian Kepatuhan Material di KPP dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2, dihitung setelah tanggal Surat Perintah Pengawasan yang baru diterbitkan; (2) dalam hal Wajib Pajak masuk dalam DPP dan telah diterbitkan SP2DK, jangka waktu penyusunan LHP2DK paling lama 44 (empat puluh empat) hari kerja sejak tanggal penyampaian SP2DK, dan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP dapat diperpanjang paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja. (d) Surat Perintah Pengawasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.