←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 4
Ayat
huruf i angka 3)
Huruf
f)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Rapat koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) rapat koordinasi pelaksanaan dapat dilakukan lebih dari satu kali; (2) rapat koordinasi pelaksanaan dilakukan untuk membahas perkembangan Penelitian Kepatuhan Material yang mencakup antara lain: (a) kesesuaian Pengawasan Wajib Pajak Grup dengan linimasa yang direncanakan; (b) perubahan rencana dan program Pengawasan dalam hal diperlukan; (c) hasil penelitian; (d) pembahasan data dan/atau informasi yang diperoleh; (e) koreksi yang saling berkaitan antar anggota Wajib Pajak Grup; (f) pembahasan bersama dengan pihak internal DJP yang dianggap relevan; dan/atau (g) jadwal penyelenggaraan rapat koordinasi berikutnya. (3) dalam hal Pengawasan Wajib Pajak Grup dilakukan di KPP, maka pembahasan dalam rapat koordinasi pelaksanaan juga mencakup kesimpulan dan rekomendasi yang akan dituangkan dalam KKPt dan LHPt, antara lain: (a) modus ketidakpatuhan dan/atau modus penghindaran pajak Wajib Pajak Grup; (b) rekonsiliasi atas koreksi yang saling berkaitan antar anggota Wajib Pajak Grup; (c) potensi yang masih harus dibayar; dan/atau (d) data dan/atau keterangan yang akan diminta kepada Wajib Pajak