SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 4
Ayat
huruf g angka 1)
Huruf
d)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Pengusulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Strategis dapat dilakukan tanpa didahului Penelitian Komprehensif atas: (1) Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh satuan tugas pemeriksaan bersama antara DJP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh populasi Wajib Pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi untuk menentukan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor dan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi, serta pengaturan mengenai pemeriksaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan Pajak Pengha silan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi; (2) Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Joint Audit DJP, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran , dan instansi terkait lain; (3) Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan atas hasil rekomendasi tim audit internal maupun eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Komite Pengawas Perpajakan; (4) Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak Grup sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pemeriksaan Wajib Pajak Grup; (5) Wajib Pajak Strategis yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) huruf c) angka (3) huruf (o); (6) Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan atas data konkret yang Daluwarsa Penetapan dibawah 90 (sembilan puluh) hari; atau (7) Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam nota dinas Direktur Jenderal Pajak atau direktur yang berwenang di bidang pemeriksaan.