←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 5
Ayat
huruf b angka 1)
Huruf
a)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Pengusulan DPE oleh KPP Pratama (1) KPP Pratama menerima DSE hasil CRM Ekstensifikasi yang telah didistribusikan oleh Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP. (2) DSE hasil CRM Ekstensifikasi antara lain berisi: (a) Wajib Pajak risiko sedang dan tinggi yang memiliki rekomendasi tindak lanjut berupa Ekstensifikasi; atau (b) Wajib Pajak risiko rendah yang memiliki rekomendasi tindak lanjut berupa edukasi. (3) Pengusulan DPE dilakukan oleh Komite Kepatuhan KPP Pratama. (4) Komite Kepatuhan KPP Pratama dapat memilih dan mengusulkan: (a) Wajib Pajak risiko rendah, sedang, dan tinggi untuk ditindaklanjuti melalui kegiatan Ekstensifikasi; atau (b) Wajib Pajak risiko rendah untuk ditindaklanjuti melalui kegiata n edukasi sesuai dengan ketentuan terkait edukasi; untuk menjadi DPE. (5) Pengusulan DSE menjadi DPE sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: (a) signifikansi tingkat risiko dan nilai data pendapatan ( income), biaya ( cost), harta ( asset), utang /kewajiban (liability), dan/atau modal (equity) yang dimiliki Wajib Pajak; (b) jarak ke lokasi Wajib Pajak; dan/atau (c) kebijakan atau diskresi Kepala KPP Pratama. (6) Komite Kepatuhan KPP Pratama membuat usulan DPE dan berita acara pembahasan usulan DPE sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Komite Kepatuhan.