←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 5
Ayat
huruf b angka 1)
Huruf
b)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Pengusulan DPE oleh Kanwil DJP (1) Kanwil DJP menerima usulan DPE dan berita acara pembahasan usulan DPE yang telah disampaikan oleh ma sing-masing KPP Pratama di wilayah kerjanya. (2) Komite Kepatuhan Kanwil DJP menyesuaikan usulan DPE dari KPP Pratama dengan menyetujui, menolak, maupun menambah usulan DPE serta dapat mengubah usulan rekomendasi tindak lanjut DSE dari KPP Pratama. (3) Penyesuaian usulan DPE dari KPP Pratama atau pemilihan DSE menjadi DPE sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan dengan mempertimbangkan: (a) signifikansi tingkat risiko dan nilai data income, cost, asset, liability, dan/atau equity yang dimiliki Wajib Pajak; (b) jarak ke lokasi Wajib Pajak; dan/atau (c) kebijakan atau diskresi pimpinan Kanwil DJP. (4) Komite Kepatuhan Kanwil DJP membuat usulan DPE dan berita acara pembahasan usulan DPE sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Komite Kepatuhan.