SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 5
Ayat
huruf i angka 6)
Huruf
d)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam KKPt, Kepala KPP Pratama menerbitkan: (1) SPHPP, dalam hal: (a) tidak terdapat indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dan tidak menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dipotong, dipungut, dan/atau disetor dan dilaporkan oleh Wajib Pajak, atau (b) tanggapan Wajib Pajak telah sesuai dengan SP2DK; atau (2) SPHPP dan surat undangan Pembahasan, dalam hal terdapat indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dan menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dipotong, dipungut, dan/atau disetor dan dilaporkan oleh Wajib Pajak, pada Sistem Administrasi Pengawasan DJP dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf K dan Lampiran II huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.