←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 6
Ayat
huruf d angka 6)
Huruf
d)
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
validasi kebenaran formal atas data dan/atau informasi hasil KPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut: (1) terhadap KPD Berbasis Kewilayahan dan KPD Analisis dilakukan oleh kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi terkait penjaminan kualitas data di KPP yang melakukan perekaman data/atau informasi; (2) terhadap KPD Tusi Lainnya: (a) dalam hal pegawai DJP yang melakukan perekaman data/atau informasi merupakan pegawai KPP dilakukan oleh kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi terkait penjaminan kualitas data di KPP sesuai pegawai DJP bertugas; dan/atau (b) dalam hal pegawai DJP yang melakukan perekaman data/atau informasi bukan pegawai KPP, seperti pegawai Kanwil DJP atau pegawai Kantor Pusat DJP dilakukan oleh kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi terkait penjaminan kualitas data di KPP sesuai Wajib Pajak terdaftar atau seharusnya terdaftar dalam hal Wajib Pajak belum terdaftar; (3) terhadap KPD Non Tusi dilakukan oleh kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi terkait penjaminan kualitas data di KPP sesuai lokasi Wajib Pajak terdaftar atau di KPP seharusnya Wajib Pajak terdaftar dalam hal Wajib Pajak belum terdaftar; (4) tindak lanjut atas validasi kebenaran formal adalah sebagai berikut: (a) atas data yang memenuhi parameter dimensi kualitas data sebagaimana dimaksud dalam huruf b) diterbitkan LHKPD; atau (b) atas data yang tidak memenuhi parameter dimensi kualitas data sebagaimana dimaksud dalam huruf b) ditolak tanpa diterbitkan LHKPD.