UU No. 7 Tahun 2021
Pasal
Pasal 32A
Ayat
-
Huruf
-
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Pemerintah berwenang membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka: a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; b. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba; c. pertukaran informasi perpajakan; d. bantuan penagihan pajak; dan e. kerja sama perpajakan lainnya.