←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf A
Ayat
Paragraf 2
Huruf
-
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
nonlapangan dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sarana administrasi lainnya yang tersedia tanpa harus melakukan kunjungan langsung ke lokasi. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, seperti visitasi, penyisiran (canvassing), pengamatan langsung, pembangunan jejaring informasi (melalui Bintara Pembina Desa/Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ), penilaian dengan teknologi remote sensing, web scraping, pemanfaatan informasi med ia, telaah jurnal atau karya ilmiah, analisis data yang belum teridentifikasi, bedah Wajib Pajak, bedah kawasan ekonomi, mirroring hasil pemeriksaa n/penyidikan/proses bisnis lainnya, taxation partnership, serta berbagai cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak tersebut diawali dengan tahapan identifikasi dan pengumpulan data secara sistematis guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan terukur. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa surat edaran, yaitu: a. SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi; b. SE-11/PJ/2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data dalam Rangka Perluasan Basis Data; c. SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak; dan d. SE-9/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret. Seiring dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, implementasi sistem inti administrasi perpajakan , hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi pengawasan, serta berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, diperlukan penyempurnaan terhadap proses bisnis pengawasan. Penyempurnaan tersebut diarahkan untuk mempertajam proses bisnis pengawasan, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, serta menyelaraskan dengan proses bisnis DJP lainnya seperti edukasi, pemeriksaan, intelijen, dan penegakan hukum. Penyempurnaan juga dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas penelitian formal, memperjelas difer ensiasi teknik penelitian kepatuhan, serta mengintegrasikan dukungan penelitian dan tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan. Penyempurnaan proses bisnis pengawasan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan. Pada pengawasan Wajib Pajak terdaftar, dokumen rencana dan program pengawasan disusun sebagai pedoman dalam melakukan penelitian kepatuhan material yang dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu penelitian komprehensif, penelitian sederhana, dan penelitian otomatis. Pengawasan terhadap Wajib Pajak belum terdaftar tidak hanya bertujuan untuk mendaftarkan Wajib Pajak, tetapi juga dalam pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah teradministrasikan dalam sistem DJP . Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pengawasan, kegiatan pengumpulan data menjadi instrumen penting untuk memperoleh data tambahan atas Wajib Pajak, memastikan penguasaan wilayah, serta memperkuat kegiatan ekstensifikasi dan perluasan basis data. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut di atas, serta untuk meningkatkan kinerja pegawai DJP dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, perlu disusun Surat Edaran yang mengatur proses bisnis pengawasan secara komprehensif. Surat Edaran ini mencakup tahap an perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, penjaminan mutu, pemantauan, dan evaluasi di seluruh jenjang organisasi DJP. Penyusunan Surat Edaran ini diharapkan dapat mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian pen erimaan pajak yang optimal sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.