SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 1
Ayat
-
Huruf
zz
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang. aaa. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 te ntang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. bbb. Pembahasan dengan Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pembahasan, adalah kegiatan untuk membahas Data dan/atau Keterangan yang dilaksanakan oleh pegawai DJP bersama dengan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dan/atau pemberian arahan/saran mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ccc. Penelitian Kepatuhan Formal adalah kegiatan penelitian atas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban atau ketentuan formal perpajakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. ddd. Penelitian Kepatuhan Material adalah kegiatan penelitian atas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban atau ketentuan material p erpajakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. eee. Penelitian Komprehensif adalah Penelitian Kepatuhan Material atas seluruh jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak secara menyeluruh, antara lain melalui analisi s proses bisnis, analisis laporan keuangan, dan/atau analisis transfer pricing, untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. fff. Penelitian Otomatis adalah Penelitian Kepatuhan Material atas satu atau beberapa jenis pajak dan satu atau beberapa masa pajak secara terbatas. ggg. Penelitian Sederhana adalah Penelitian Kepatuhan Material atas sebagian atau seluruh jenis pajak dengan cakupan Wajib Pajak tertentu, antara lain melalui analisis proses bisnis dan/atau analisis laporan keuangan untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun pajak sebelum tahun berjalan. hhh. Pengawasan atas Kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak , baik kewajiban yang akan dilaksana kan, yang belum dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkelanjutan. iii. Pengawasan Kepatuhan Material yang selanjutnya disingkat PKM adalah Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Penelitian Kepatuhan Formal dan Penelitian Kepatuhan Material yang jatuh tempo sebelum tahun pajak berjalan. jjj. Pengawasan Pembayaran Masa yang selanjutnya disingkat PPM adalah Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Penelitian Kepatuhan Formal dan Penelitian Kepatuhan Material yang jatuh tempo di tahun pajak berjalan. kkk. Pengawasan Wilayah adalah Pengawasan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan Wajib Pajak serta identifikasi Wajib Pajak di setiap wilayah kerja. lll. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah P engganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. mmm. Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan selanjutnya disebut P2DK, adalah kegiatan untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak atas Data dan/atau Keterangan ber dasarkan penelitian yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. nnn. Pertukaran Informasi adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai tata car a pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional. ooo. Peta Kerja adalah satu atau lebih peta zona petugas Pengawasan yang menjadi sasaran pelaksanaan KPD Berbasis Kewilayahan oleh tim KPD. ppp. Peta Wilayah Kerja KPP adalah peta yang menunjukkan batas wilayah kerja KPP. qqq. Peta Zona Pengawasan adalah bagian dari Peta Wilayah Kerja KPP yang menggambarkan batas wilayah yang menjadi tanggung jawab masing -masing seksi pengawasan yang mempunyai tugas Pengawasan berbasis kewilayahan, yang dibatasi oleh batas-batas tertentu berupa batas alam dan/atau batas buatan manusia yang bersifat permanen. rrr. Peta Zona Petugas Pengawasan adalah bagian dari Peta Zona Pengawasan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan, dengan batas-batas tertentu berupa batas alam dan/atau batas buatan manusia yang bersifat permanen. sss. Petugas Penyuluh Pajak adalah pegawai DJP selain Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Pejabat Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang ditunjuk oleh kepala unit kerja minimal Pejabat Administrator untuk melakukan edukasi perpajakan. ttt. Pihak Terkait adalah sua tu pihak atau lebih dari satu pihak yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pengawasan. uuu. Post Supervisory Quality Assurance yang selanjutnya disingkat PSQA adalah kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan setelah kegiatan Pengawasan selesai dilaksanakan, untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilakukan secara objektif dan profesional , serta memastikan prosedur pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. vvv. Seksi Pengawasan adalah seksi yang memiliki tugas da n fungsi terkait Pengawasan terhadap Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pembagian dan penetapan rincian tugas Seksi Pengawasan di KPP. www. Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Sistem Administrasi DJP, adalah sistem informasi terintegrasi berupa aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh DJP untuk mengelola, memproses, menyimpan, mengirimkan , dan/atau menyajikan dat a serta informasi perpajakan, dalam rangka pelaksanaan fungsi administrasi perpajakan, antara lain aplikasi naskah dinas elektronik, sistem inti administrasi perpajakan, dan/atau sistem informasi DJP. xxx. Sistem Administrasi Pengawasan Direktorat Jenderal Paja k yang selanjutnya disebut Sistem Administrasi Pengawasan DJP adalah sistem informasi berupa aplikasi dan/atau modul dari sebuah aplikasi, serta perangkat pendukungnya yang merupakan bagian dari Sistem Administrasi DJP, yang digunakan oleh DJP untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan antara lain sistem inti administrasi perpajakan modul Pengawasan, aplikasi profil berbasis web , DJP digital map, dan/atau mobile-aided tax officer assistant. yyy. Supervisor Tim Pengawasan Perpajakan yang selanjutnya disebut Supervisor adalah pegawai DJP yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan yang diberikan tugas sebagai Supervisor Tim Pengawasan Perpajakan. zzz. Surat Pemberitahuan Hasil Pengujian/Pengawasan yang selanjutnya disingkat SPHPP adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak atas hasil pengujian/pengawasan dalam rangka Ekstensifikasi yang berisi indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang - undangan perpajakan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh DJP dan/atau hasil klarifikasi Wajib Pajak. aaaa. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. bbbb. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. cccc. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilampiri dengan lampiran SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP. dddd. Surat Perintah Pengawasan adalah surat perintah melakukan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan/atau Pengawasan Wilayah. eeee. Surat Permintaan Data dan/atau Informasi adalah surat permintaan data dan/atau informasi kepada Pihak Terkait. ffff. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan P2DK. gggg. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. hhhh. Tanggal Penyampaian adalah tanggal penyampaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak secara elektronik. iiii. Tenaga Penyuluh Pajak adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan/atau Pejabat Fungsional Asisten Penyuluh Pajak. jjjj. Tim Kegiatan Pengumpulan Data yang selanjutnya disebut Tim KPD adalah tim yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala unit kerja untuk melaksanakan KPD Berbasis Kewilayahan berdasarkan Peta Kerja. kkkk. Tim Pengawasan Perpajakan adalah tim yang terdiri dari Supervisor, ketua, dan/atau anggota tim yang melaksanakan Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. llll. Validasi adalah kegiatan menguji ketepatan dan keakuratan data/informasi, dan/atau kegiatan menentukan tindak lanjut atas data/informasi. mmmm. Wajib Pajak dalam Satu Grup yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Grup adalah kumpulan dari dua atau lebih Wajib Pajak, baik Ba dan maupun Orang Pribadi dalam suatu kelompok usaha yang terdiri dari pihak -pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. nnnn. Wajib Pajak Lainnya adalah: 1) Wajib Pajak terdaftar selain Wajib Pajak strategis; atau 2) Wajib Pajak belum terdaftar. oooo. Wajib Pajak Penerima Fasilitas Perpajakan adalah seluruh Wajib Pajak yang menerima dan/atau memanfaatkan fasilitas dan/atau insentif perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. pppp. Wajib Pajak Strategis adalah: 1) seluruh Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya; dan 2) Wajib Pajak terdaftar dengan kriteria tertentu pada KPP Pratama, yaitu Wajib Pajak dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria lain yang diatur oleh direktur yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan , melalui penetapan oleh Kepala Kanwil DJP.