SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 3
Ayat
-
Huruf
i
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Wajib Pajak mengalami penurunan usaha dengan ketentuan sebagai berikut: i) mengalami penurunan usaha minimal 50% peredaran usaha selama dua tahun berturut-turut; ii) telah dilakukan Penelitian Komprehensif untuk dua tahun pajak terakhir; dan iii) tidak sedang/telah dilakukan pemeriksaan atas seluruh jenis pajak; atau ii. Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak; dan/atau (c) kebijakan Kepala Kanwil DJP berdasarkan pertimbangan tertentu. (6) Wajib Pajak Lainnya yang dapat diusulkan untuk diubah statusnya menjadi Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (c) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Wajib Pajak Strategis. (7) Ketentuan lebih lanjut terkait pengusulan Wajib Pajak Strategis ditentukan oleh direktur yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan. b) Penetapan Wajib Pajak Strategis di Kanwil DJP (1) Kepala Kanwil DJP melakukan penetapan Wajib Pajak Strategis berdasarkan usulan KPP Pratama dengan menerbitkan Keputusan Penetapan Wajib Pajak Strategis. (2) Sebelum penetapan Wajib Pajak Strategis, usulan Wajib Pajak Strategis dilakukan pembahasan oleh Komite Kepatuhan Kanwil DJP. (3) Dalam hal selama masa evaluasi, pengusulan, dan penerbitan keputusan Kepala Kanwil DJP, terdapat Wajib Pajak yang diusulkan dan ditetapkan menjadi Wajib Pajak Strategis pindah tempat terdaftar ke KPP lainnya dalam satu lingkup Kanwil DJP yang sama atau lingkup Kanwil DJP yang berbeda, maka tidak perlu dilakukan perubahan atas keputusan Kepala Kanwil DJP. (4) Wajib Pajak Strategis yang pindah tempat terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka (3) merupakan Wajib Pajak Strategis KPP Lama yang melakukan pemindahan tempat terdaftar ke KPP Baru dengan status Wajib Pajak Strategis. (5) Keputusan penetapan Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku selama satu tahun dan hanya dapat dil akukan pemutakhiran dalam hal terdapat perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya. (6) Kepala Kanwil DJP dapat melakukan evaluasi dan menerbitkan perubahan keputusan Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud pada angka (5) dengan ketentuan sebagai berikut: (a) usulan KPP Pratama dalam rangka evaluasi kembali disampaikan kepada Kanwil DJP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut ditetapkan; dan (b) keputusan Kepala Kanwil DJP berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. (7) Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan Wajib Pajak Strategi s sebagaimana dimaksud angka (1) dan (6) ditentukan oleh direktur yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan. (8) Keputusan penetapan Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada angk a (1) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. c) Assignment Wajib Pajak Strategis (1) Berdasarkan keputusan penetapan Wajib Pajak Strategis oleh Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (1), Kepala KPP menerbitkan keputusan Kepala KPP mengenai Assignment Wajib Pajak Strategis pada Seksi Pengawasan yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan Wajib Pajak Strategis. (2) Pada KPP Pratama, Assignment Wajib Pajak dalam Sistem Administrasi Pengawasan DJP dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal keputusan Assignment Wajib Pajak Strategis sebagaimana dimaksud pada angka (1) , oleh kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi terkait penjaminan kualitas data di KPP. (3) Dalam hal Wajib Pajak Strategis dilakukan pemindahan tempat terdaftar ke KPP lainnya, peralihan Pengawasan pada KPP Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) KPP Lama harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP Baru meliputi: