SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 4
Ayat
huruf i
Huruf
-
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
denda, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14 ayat (4), Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) Undang -Undang Ket entuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; ii. bunga, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) Undang -Undang Kete ntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan; dan/atau iii. sanksi administrasi lain di bidang perpajakan, yang pengenaannya merupakan tugas Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan atau Tim Pengawasan Perpajakan, (3) daftar nominatif Wajib Pajak yang diterbitkan surat teguran, berisi daftar Wajib Pajak yang belum menyampaikan Laporan Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; (4) daftar nominatif Wajib Pajak yang diusulkan perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan Wajib Pajak secara jabatan, berisi daftar Wajib Pajak yang layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima dan/atau dimilikinya akan di cabut, dibatalkan, ditinjau ulang, atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan (5) daftar nominatif lainnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. h) Dalam hal diketahui atau diperoleh Data dan/atau Keterangan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan formal yang belum dipenuhi di luar daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam huruf g), Kepala Seksi Pengawasan dapat membangkitkan kasus secara manual untuk surat imbauan, Surat Tagihan Pajak , dan/atau surat teguran dalam Sistem Administrasi Pengawasan DJP. i) Atas daftar nominatif Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf g) dan pembuatan kasus sebagaimana dimaksud dalam huruf h), Kepala Seksi Pengawasan menugaskan Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan atau Tim Pengawasan Perpajakan dengan mempertimbangkan beban kerja dan/atau pertimbangan tertentu lainnya. j) Dalam hal diketahui atau diperoleh Data dan/atau Keterangan yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang akan dimiliki Wajib Pajak di masa mendatang antara lain: (1) transaksi bisnis/ekonomi yang tidak bersifat rutin, seperti merger, konsolidasi, akuisisi, divestasi, pengalihan saham; dan/atau (2) perubahan peraturan perundang-undangan, Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan atau Tim Pengawasan Perpajakan dapat melakukan pembinaan dengan menerbitkan surat imbauan atau melakukan Kunjungan untuk memberitahukan kewajiban perpajakan yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak tersebut. k) Daftar Nominatif Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf g) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B, Lampiran I huruf C, Lampiran I huruf D, atau Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.