←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 4
Ayat
-
Huruf
v
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
pembahasan dengan pihak internal DJP yang dianggap relevan, setelah mendapatkan persetujuan dari kepala subdirektorat yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan daftar sasaran analisis, melaksanakan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis. (e) Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA. (f) Dalam hal hasil pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) belum diterima pada saat kegiatan Analisis Data Perpajakan diselesaikan, maka diperlakukan sebagai Data dan/atau Keterangan tambahan pada saat pemanfaatan KKA dan LHA sebagaimana dimaksud dalam huruf (e). (g) Berdasarkan pertimbangan tertentu, kepala subdirektorat yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan daftar sasaran analisis, melaksanakan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis dapat menentukan jenis penelitian untuk Wajib Pajak tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam huruf (c). (h) Dalam hal diperlukan, kepala seksi pada subdirektorat yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan daftar sasaran analisis, melaksanakan analisis data perpajakan dan distribusi hasil analisis dapat mengusulkan perubahan keanggotaan Tim Pengawasan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), kepada kepala subdirektorat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). (2) Tindak lanjut Analisis Data Perpajakan di Kantor Pusat DJP (a) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, tetapi tidak ditemukan Indikasi Tindak Pidana Perpajakan, maka KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (e) disampaikan kepada KPP melalui Sistem Administrasi Pengawasan DJP. (b) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, serta terdapat Indikasi Tindak Pidana Perpajakan, maka KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (e) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. (c) Direktorat yang membawahi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan daftar sasaran analisis, melaksanakan analisis data perpajakan dan dist ribusi hasil analisis dapat memberikan bantuan pelaksanaan Analisis Data Perpajakan kepada Kanwil DJP, berdasarkan permintaan bantuan oleh Kanwil DJP yang bersangkutan. (d) KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (e) disusun dengan menggunakan co ntoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I dan huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. b) Penelitian Kepatuhan Material di Kanwil DJP (1) Analisis Data Perpajakan di Kanwil DJP (a) Penelitian Kepatuhan Material terhadap Wajib Pajak dalam DPP yang ditindaklanjuti oleh Kanwil DJP berupa Analisis Data Perpajakan dilaksanakan oleh pegawai di bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait data dan pengawasan potensi perpajakan atau Tim Pengawasan Perpajakan Kanwil DJP. (b) Dalam pembentukan Tim Pengawasan Perpajakan Kanwil DJP, kepala seksi pada bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penggalian potensi perpajakan mengusulkan ketua dan anggota tim berdasarkan pertimbangan tertentu, antara lain kompleksitas kasus, kapasitas petugas, dan beban kerja, untuk kemudian ditetapkan melalui penerbitan Surat Perintah Pengawasan oleh kepala bidang yang memiliki tugas dan fungs i terkait data dan pengawasan potensi perpajakan. (c) Penelitian Kepatuhan Material sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan melalui Penelitian Komprehensif. (d) Untuk mendukung pelaksanaan Analisis Data Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dapat dilakukan pengusulan: