←

Detail Aturan

SE-8/PJ/2026
Pasal
Huruf E angka 6
Ayat
-
Huruf
-
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
a. Ketentuan Umum Pengawasan Wilayah melalui KPD 1) Pengawasan Wilayah dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data ekonomi di setiap wilayah kerja KPP. 2) Kegiatan pengumpulan data ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui KPD dengan jenis sebagai berikut: a) KPD Berbasis Kewilayahan; b) KPD Analisis; c) KPD Tusi Lainnya; dan d) KPD Non Tusi. 3) KPD Berbasis Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dilaksanakan oleh Account Representative dan/atau pegawai DJP yang mempunyai tugas Pengawasan berbasis kewilayahan dan/atau Tim KPD yang dibentuk melalui keputusan Kepala KPP. 4) KPD Analisis sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) dilakukan oleh Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan atas Wajib Pajak yang terdapat dalam DPKPD. 5) KPD Tusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) dilakukan oleh pegawai DJP bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi selain Pengawasan berbasis kewilayahan, antara lain: pemeriksaan, penyidikan, intelijen, Pengawasan Wajib Pajak terdaft ar dan Wajib Pajak belum terdaftar, penilaian, penagihan, pendaftaran, pelayanan, penyuluhan, dan fungsi lainnya. 6) KPD Non Tusi sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf d) dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai DJP pada saat menemukan data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak dan potensi pajak yang secara nyata terlihat di lapangan, walaupun tidak dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. 7) KPD sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dilaksanakan di lapangan dan/atau nonlapangan. 8) Data dan/atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan KPD berupa: a) data pendapatan ( income), merupakan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak; b) data biaya (cost), merupakan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban Wajib Pajak; c) data harta ( asset), merupakan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki Wajib Pajak; d) data utang/kewajiban ( liability), merupakan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan utang atau kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak; e) data modal ( equity), merupakan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan modal yang dimiliki oleh Wajib Pajak; dan f) data profil ( profile), merupakan data dan/a tau informasi yang berkaitan dengan profil Wajib Pajak, dengan memperhatikan Daluwarsa Penetapan. 9) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8) direkam dalam Sistem Administrasi Pengawasan DJP. 10) Permintaan KPD sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a angka 13) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) permintaan KPD disampaikan melalui Sistem Administrasi DJP, yang minimal memuat: (1) nama dan NPWP/NIK; (2) nomor KITAS/KITAP bagi warga negara asing; (3) masa dan tahun pajak; (4) alamat tempat kegiatan usaha; (5) Data dan/atau Keterangan yang relevan; dan (6) data dan/atau informasi yang diperlukan. b) permintaan KPD disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; c) Kepala KPP lokasi yang menerima permintaan KPD menugaskan Account Representative dan/atau pegawai DJP untuk melakukan KPD; d) KPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan melalui KPD Berbasis Kewilayahan; dan e) hasil KPD Berbasis Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dikirimkan kepada unit kerja yang menyampaikan permintaan KPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permintaan. 11) Pelaksanaan KPD di lapangan dan /atau nonlapangan sebagaimana dimaksud pada angka 7), juga dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan direktur yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan.