PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal
Pasal 19
Ayat
Ayat (1)
Huruf
-
Status
Berlaku
Isi Ketentuan
Pemimpin Kantor Konsultan Pajak yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas dapat melakukan perubahan nama Kantor Konsultan Pajak dengan terlebih dahulu memperoleh izin Menteri.