←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 7 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Penyesuaian besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 7 — Ayat (2a) — -
Isi Ketentuan
Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima rat...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 7 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 7 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 6 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 6 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 6 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4 — Ayat (1d) — -
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4 — Ayat (1a) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penghitungan pengalihan harta dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 4 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk kon...
Berlaku
UU No. 7 Tahun 2021
Pasal 3 — - — -
Isi Ketentuan
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah be...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16F — - — -
Isi Ketentuan
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16D — - — -
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16B — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 16B — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (1a) — -
Isi Ketentuan
Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelu...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 13 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaim...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (4c) — -
Isi Ketentuan
Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan prosedur pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Diganti
‹ 102 / 303 ›