←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (4b) — -
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak tertentu.
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (4a) — -
Isi Ketentuan
Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (2b) — -
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (2a) — -
Isi Ketentuan
Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 9 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 8A — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Nilai Impor, atau nilai lain.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 8A — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai ...
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 8 — Ayat (4) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 8 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 8 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 8 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 7 — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 7 — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan c. ekspor Jasa Kena Pajak.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 7 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
Diganti
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 5A — Ayat (3) — -
Isi Ketentuan
Tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang s...
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 5A — Ayat (2) — -
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.
Berlaku
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 5A — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nila...
Berlaku
‹ 103 / 303 ›