←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal II — Angka 1 — d
Isi Ketentuan
surat keterangan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan W...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal II — Angka 1 — c
Isi Ketentuan
surat keterangan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bagi: 1) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), dinyatakan tetap berlaku untuk Tahun P...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal II — Angka 1 — b
Isi Ketentuan
Wajib Pajak badan berbentuk koperasi yang terdaftar sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasila...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal II — Angka 1 — a
Isi Ketentuan
Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ber...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal II — Angka 1 — '-
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 59 — '- — '-
Isi Ketentuan
Pasal 59 dihapus.
Dihapus
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 58 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Penentuan jumlah peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e bagi suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri beser...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 58 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-istri yang: a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau b. istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpa...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 58 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 58 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, baik yang dikenai Pajak Pengha...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 58 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan:
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f serta ayat (3), untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (2) — f
Isi Ketentuan
Wajib Pajak badan berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah melewati jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar.
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (2) — e
Isi Ketentuan
Wajib Pajak orang pribadi beserta seluruh Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan, yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dengan pereda...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (2) — d
Isi Ketentuan
Wajib Pajak bentuk usaha tetap;
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (2) — c
Isi Ketentuan
Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang ...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa se...
Berlaku
PP No. 20 Tahun 2026
Pasal 57 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan: 1. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau 2. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Unda...
Berlaku
‹ 106 / 303 ›