6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 55
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
pencabutan Surat Keterangan Terdaftar.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 55
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
pembekuan Surat Keterangan Terdaftar; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 55
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif terhadap Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak terdiri atas:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 54
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal perintah untuk melakukan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dipenuhi, Direktur Jenderal dapat mengenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan atau sanksi ad...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 54
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Perintah untuk melakukan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan sebelum dan/atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 54
—
Ayat (4)
—
b
Isi Ketentuan
memberikan perintah untuk melakukan kewajiban tertentu, kepada Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 54
—
Ayat (4)
—
a
Isi Ketentuan
mengenakan sanksi administratif; dan/atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 54
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 54
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kepatuhan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 54
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemberian jasa.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 54
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 53
—
'-
—
b
Isi Ketentuan
melakukan pemeriksaan bersama dengan unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan/atau kementerian/lembaga terkait.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 53
—
'-
—
a
Isi Ketentuan
melakukan koordinasi dengan unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, panitia penguatan profesionalisme Konsultan Pajak, dan/atau pihak terkait lainnya; dan/atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 53
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam melaksanakan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan kepada Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal dapat:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 52
—
'-
—
b
Isi Ketentuan
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 52
—
'-
—
a
Isi Ketentuan
memberikan jasa sebagai kuasa wajib pajak sesuai klasifikasi Surat Keterangan Terdaftar yang dimiliki; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 52
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak wajib:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 51
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar tidak berlaku apabila Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak meninggal dunia atau Surat Keterangan Kompetensi tidak berlaku.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 51
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 51
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Klasifikasi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi Surat Keterangan Kompetensi yang diterbitkan.
Berlaku