←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 51 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar ditandatangani oleh Direktur Jenderal bersamaan dengan penerbitan Surat Keterangan Kompetensi.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai pengumuman sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak dan pencabutan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengum...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terda...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa pembekuan Surat Keterangan Terdaft...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai larangan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap larangan Pihak Lain yang Bertinda...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai surat keterangan kompetensi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Surat Keterangan Kompetensi bagi Pi...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 50 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Ketentuan mengenai perizinan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Surat Keterangan Terdaftar bagi Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 49 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Konsultan Pajak telah mendapatkan persetujuan pengunduran diri dan akan mengajukan izin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Konsultan Pajak tersebut t...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 49 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang izinnya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 49 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 49 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
permohonan pengunduran diri telah disetujui oleh Menteri; atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 49 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
meninggal dunia;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 49 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak dinyatakan tidak berlaku dalam hal Konsultan Pajak:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (4) — e
Isi Ketentuan
bekerja di Kantor Konsultan Pajak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (4) — d
Isi Ketentuan
sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak; atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (4) — c
Isi Ketentuan
sedang melaksanakan perintah untuk melakukan kewajiban tertentu dari Direktur Jenderal;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (4) — b
Isi Ketentuan
terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pemberian jasa;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (4) — a
Isi Ketentuan
dalam proses pemeriksaan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak dalam hal Konsultan Pajak:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada klien sesuai dengan perjanjian/kontrak.
Berlaku
‹ 112 / 303 ›