6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
akan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan jasa perpajakan yang diberikan paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak pemberian jasa; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani pemohon yang menyatakan bahwa:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 48
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dapat mengundurkan diri sebagai Konsultan Pajak setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang memberikan jasa perpajakan sebelum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak. ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (5)
—
b
Isi Ketentuan
bukti mengikuti PPL dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir dengan ketentuan: 1. Konsultan Pajak dengan izin tingkat A wajib mencapai minimal 20 (dua puluh) SKP yang terdiri dari minimal 16 (enam belas) SKP terstruktur; 2...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (5)
—
a
Isi Ketentuan
surat keterangan dari Asosiasi Konsultan Pajak yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu dan dapat menjalankan tugasnya secara terus menerus; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang mengajukan penghentian pemberian jasa selain dengan alasan sakit keras dan akan memberikan jasa kembali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengung...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (4)
—
b
Isi Ketentuan
bukti mengikuti PPL dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir dengan ketentuan: 1. Konsultan Pajak dengan izin tingkat A wajib mencapai minimal 20 (dua puluh) SKP yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) SKP terstruktur; 2...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (4)
—
a
Isi Ketentuan
surat keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan sehat dan mampu menjalankan tugasnya secara terus menerus; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang mengajukan penghentian pemberian jasa dengan alasan sakit keras dan akan memberikan jasa kembali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dok...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Permohonan persetujuan pemberian jasa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berakhir atau akan diakh...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Permohonan persetujuan pemberian jasa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang menjalani penghentian pemberian jasa selain dengan alasan sakit keras: 1. wajib mengajukan permohonan persetujuan pemberian jasa kembali, dalam hal masa penghentian pemberian jasa untuk sementara ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang menjalani penghentian pemberian jasa dengan alasan sakit keras, wajib mengajukan permohonan persetujuan pemberian jasa kembali, baik sebelum maupun setelah berakhirnya masa penghentian pemberian j...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 47
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang menjalani masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, dapat memberikan jasa kembali dengan ketentuan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 46
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 46
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
dibebaskan dari kewajiban mengikuti PPL sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini, kecuali 1 (satu) tahun terakhir sebelum berakhirnya masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 46
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
dilarang menjadi pemimpin pada Kantor Konsultan Pajak; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 46
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
dilarang memberikan jasa sebagai Konsultan Pajak;
Berlaku