6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 46
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang sedang menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (3)
—
c
Isi Ketentuan
dokumen pendukung berupa: 1. surat keterangan dari dokter rumah sakit, bagi Konsultan Pajak yang mengajukan penghentian pemberian jasa dengan alasan sakit keras yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu menjala...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
surat pernyataan yang menyatakan telah menyelesaikan perikatan profesional, yang ditandatangani oleh: 1. Konsultan Pajak; dan 2. Pemimpin Kantor Konsultan Pajak bagi Konsultan Pajak yang menjadi Rekan pada Kantor Kons...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
bukti keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 45
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dapat melakukan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 44
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
pencabutan izin Kantor Konsultan Pajak, diumumkan oleh Direktur Jenderal kepada masyarakat melalui laman resmi. , PENGUNDURAN DIRI, DAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN KONSULTAN PAJAK enghentian Pemberian Jasa untuk Sementara W...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 44
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
pencabutan Izin Konsultan Pajak; dan/atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 44
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
pembekuan izin Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 44
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
pembekuan Izin Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 44
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif berupa:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 44
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Sanksi administratif berupa peringatan dapat diumumkan oleh Direktur Jenderal kepada masyarakat melalui laman resmi.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 43
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau pidana lainnya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 43
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 43
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak dihentikan; atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 43
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pencabutan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 43
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan pajak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak selama berlangsungnya proses penyidikan dan/atau penuntu...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 42
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Konsultan Pajak dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Konsultan Pajak, Surat Keterangan Kompetensi dinyatakan tidak berlaku.
Berlaku