6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14
—
-
—
c
Isi Ketentuan
pemberian opini atau konsultasi terkait perpajakan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14
—
-
—
b
Isi Ketentuan
pelaksanaan uji tuntas pajak (tax due diligence);
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14
—
-
—
a
Isi Ketentuan
perencanaan manajemen perpajakan (tax planning);
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 14
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Jasa perpajakan yang diberikan oleh Konsultan Pajak meliputi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 13
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Dengan diterbitkannya Izin Konsultan Pajak dengan klasifikasi yang baru, Izin Konsultan Pajak dengan klasifikasi yang lama dinyatakan tidak berlaku. asa Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 13
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan peningkatan klasifikasi Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 13
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Permohonan peningkatan klasifikasi Izin Konsultan Pajak disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 13
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Untuk mendapatkan peningkatan klasifikasi Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 12
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak tingkat A dan tingkat B dapat ditingkatkan ke klasifikasi yang lebih tinggi dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 11
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Unit Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan uji kompetensi di bidang perpajakan. eningkatan Izin Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (10)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terbukti tidak benar, Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (9)
—
-
Isi Ketentuan
Perpanjangan Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan mengikuti ujian penyegaran yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelengg...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (8)
—
-
Isi Ketentuan
Masa berlaku Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan perpanjangan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum Surat Keterangan Kompetensi berakhir.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (7)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Kompetensi.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi tingkat C menerangkan tingkat kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan untuk seluruh orang pribadi dan badan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi tingkat B menerangkan tingkat kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi dan badan, kecuali badan dengan penanaman modal asing, bentuk ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi tingkat A menerangkan tingkat kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan atas orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara yang me...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi diberikan sesuai dengan klasifikasi uji kompetensi di bidang perpajakan yang diikuti.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 10
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Unit Pengelola menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan Surat Keterangan Kompetensi bagi seseorang yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Berlaku