6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 25
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak selama 3 (tiga) bulan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 25
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang mengundurkan diri dari keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak wajib bergabung menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengunduran diri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 25
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Kewajiban menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a wajib dipenuhi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Izin Konsultan Pajak diperoleh.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak paling lama 2 (dua) tahun.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak paling lama 2 (dua) tahun.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Konsultan Pajak selama 3 (tiga) bulan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak memiliki hubungan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan kepentingan pribadi dengan pegawai unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak yang memengaruhi integr...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak memiliki hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dengan pegawai unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak yang memengaruhi integrit...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
menyampaikan laporan tahunan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
menyampaikan perubahan alamat dan tempat bekerja; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
mengikuti PPL dan memenuhi persyaratan jumlah SKP PPL;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak juga wajib:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
d
Isi Ketentuan
menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
mematuhi Standar Praktik; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
mematuhi Kode Etik;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
memberikan jasa perpajakan sesuai klasifikasi izin yang dimiliki;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 24
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak dalam memberikan jasa perpajakan wajib:
Berlaku