6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
bukti kepemilikan atau sewa kantor.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
surat keterangan domisili yang baru; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pelaporan perubahan alamat Kantor Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
perubahan sistem pengendalian mutu.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
perubahan susunan rekan atau pengurus Kantor Konsultan Pajak; dan/atau
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
perubahan alamat Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 20
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemimpin Kantor Konsultan Pajak wajib melaporkan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 19
—
Ayat (3)
—
c
Isi Ketentuan
pernyataan yang ditandatangani oleh Pemimpin Kantor Konsultan Pajak yang menyatakan bahwa pelaksanaan proses perubahan nama tidak merugikan pengguna jasa. erubahan Alamat, Susunan Kepengurusan, dan Sistem Pengendalian...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 19
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
akta notaris perubahan nama Kantor Konsultan Pajak, paling sedikit mencantumkan: 1. maksud dan tujuan pendirian Kantor Konsultan Pajak; 2. nama dan alamat Pemimpin, rekan, dan/atau pengurus Kantor Konsultan Pajak; 3. ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 19
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 19
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin Kantor Konsultan Pajak dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 19
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh izin perubahan nama Kantor Konsultan Pajak, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 19
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemimpin Kantor Konsultan Pajak yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas dapat melakukan perubahan nama Kantor Konsultan Pajak dengan terlebih dahulu memperoleh izin Menteri.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (4)
—
e
Isi Ketentuan
hak dan kewajiban sebagai Pemimpin, rekan, dan/atau pengurus. erubahan Nama Kantor Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (4)
—
d
Isi Ketentuan
maksud dan tujuan pendirian Kantor Konsultan Pajak; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (4)
—
c
Isi Ketentuan
nama dan alamat Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (4)
—
b
Isi Ketentuan
bentuk usaha Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (4)
—
a
Isi Ketentuan
nama dan alamat Pemimpin, rekan, dan/atau pengurus Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit mencantumkan:
Berlaku