6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
g
Isi Ketentuan
surat pernyataan yang ditandatangani Pemimpin, rekan, dan/atau pengurus yang menyatakan bahwa: 1. tidak memiliki hubungan kekerabatan sedarah dan semenda sampai dengan derajat pertama dengan pegawai unit yang menyelen...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
f
Isi Ketentuan
bukti kepemilikan atau sewa kantor; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
e
Isi Ketentuan
surat keterangan domisili;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
d
Isi Ketentuan
dokumen rancangan sistem pengendalian mutu Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
c
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris bagi badan usaha berbentuk firma, persekutuan perdata, atau perseroan terbatas;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
surat pernyataan pendirian Kantor Konsultan Pajak bermeterai bagi badan usaha yang berbentuk perseorangan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
g
Isi Ketentuan
pemimpin, rekan, dan/atau pengurus menyampaikan seluruh hubungan kekerabatan sedarah dan semenda sampai dengan derajat pertama dengan pegawai unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pa...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
f
Isi Ketentuan
memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
e
Isi Ketentuan
memiliki bukti domisili;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
memiliki rancangan sistem pengendalian mutu Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
memiliki dokumen pendirian Kantor Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
pemimpin Kantor Konsultan Pajak merupakan Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 18
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh izin Kantor Konsultan Pajak, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 17
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Kantor Konsultan Pajak. ersyaratan Izin Kantor Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 17
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Kantor Konsultan Pajak berbentuk persekutuan perdata atau firma akan mempertahankan nama Konsultan Pajak yang telah meninggal dunia sebagai nama Kantor Konsultan Pajak, Kantor Konsultan Pajak dimaksud wajib ...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 17
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak berbentuk perseroan terbatas menggunakan nama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
Berlaku