6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
h
Isi Ketentuan
tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
g
Isi Ketentuan
tidak menjadi pegawai/karyawan atau pejabat pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau badan usaha milik negara/daerah;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
f
Isi Ketentuan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
e
Isi Ketentuan
memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan sesuai dengan klasifikasi permohonan izin yang ditandatangani oleh: 1. pemimpin Kantor Konsultan Pajak atau pemimpin perusahaan yang berwenang; dan 2. Konsultan Pajak seb...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
paling rendah berpendidikan sarjana/strata 1 atau setara;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
telah lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
mempunyai kompetensi di bidang perpajakan;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
Warga Negara Indonesia;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Seseorang yang akan mengajukan izin untuk menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Untuk memperoleh Izin Konsultan Pajak, seseorang harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Izin tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada seluruh orang pribadi dan badan. erizinan untuk Menjadi Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Izin tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada orang pribadi dan badan, kecuali badan dengan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan ora...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Izin tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan pengh...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
izin tingkat C.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
izin tingkat B; dan
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
izin tingkat A;
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 4
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak diklasifikasikan menjadi:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 3
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Setiap orang yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak wajib memiliki Izin Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 2
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf m dilimpahkan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal. erizinan Konsultan Pajak
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 2
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal.
Berlaku