←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — d
Isi Ketentuan
tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dibuktikan dengan berita acara;
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — c
Isi Ketentuan
tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan pajak, termasuk yang dig...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan, yang dibuktikan dengan berita acara pada proses pemeriksaan pajak;
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu yang sedang dilakukan;
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dilarang menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (1) — d
Isi Ketentuan
melaksanakan peran sebagai seorang kuasa sesuai dengan klasifikasi Izin Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar yang dimiliki.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
menjaga kerahasiaan informasi Wajib Pajak; dan
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
menjunjung tinggi integritas, martabat, kehormatan, etika, dan bersikap profesional;
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 9 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu wajib:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 8 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 8 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Seorang kuasa hanya dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 8 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 8 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
1 (satu) orang kuasa; dan
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 8 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Suatu Surat Kuasa Khusus hanya berlaku untuk:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (10) — '-
Isi Ketentuan
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (9) — '-
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, Wajib Pajak harus memberikan persetujuan akses pada Portal Wajib Pajak ...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus yang dibuat dalam bentuk kertas harus diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
‹ 134 / 303 ›