←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk elektronik, surat kuasa dimaksud dianggap telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak pada saat Surat Kuasa Khusus selesai dibuat.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (5) — b
Isi Ketentuan
secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, dalam hal Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk kertas.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (5) — a
Isi Ketentuan
secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak dalam hal Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk elektronik; atau
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (4) — b
Isi Ketentuan
surat pernyataan dari pemberi kuasa yang menyatakan hubungan keluarga dalam hal Keluarga yang ditunjuk sebagai seorang kuasa tidak tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama dengan pemberi kuasa.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (4) — a
Isi Ketentuan
salinan kartu keluarga dalam hal Keluarga yang ditunjuk sebagai seorang kuasa tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama dengan pemberi kuasa; atau
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (3) — c
Isi Ketentuan
melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan hubungan keluarga dalam hal seorang kuasa merupakan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
telah lunas bea meterai yang terutang; dan
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
paling sedikit memuat: 1. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan tanda tangan Wajib Pajak pemberi kuasa; 2. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan tanda tangan seorang kuasa; 3. status seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib P...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk elektronik atau kertas.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 7 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Seorang kuasa untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Tata cara penyampaian Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatu...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (4) — b
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku bagi Pihak Lain, telah tersedia dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang terintegrasi dengan sistem administrasi unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (4) — a
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku bagi Konsultan Pajak; atau
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak; atau
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 6 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan:
Berlaku
‹ 135 / 303 ›