6,046 aturan
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 1
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F
—
Angka 2
—
'-
Isi Ketentuan
pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah agar berpedoman pada Surat Edaran ini. Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk menjadi...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F
—
Angka 1
—
d
Isi Ketentuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -9/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F
—
Angka 1
—
c
Isi Ketentuan
Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak; dan
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F
—
Angka 1
—
b
Isi Ketentuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -11/PJ/2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data Dalam Rangka Perluasan Basis Data;
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F
—
Angka 1
—
a
Isi Ketentuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi;
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F
—
Angka 1
—
'-
Isi Ketentuan
surat edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf F
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
'-
—
c
Isi Ketentuan
Dalam hal diperlukan, direktur yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan perpajakan dapat melibatkan unit kerja lain di lingkungan Kementerian Keuangan u...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b
—
4)
Isi Ketentuan
Pelaksanaan evaluasi Pengawasan Wajib Pajak menggunakan dokumen - dokumen yang disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf X dan huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahka...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 3)
—
c)
Isi Ketentuan
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan KPP dan disampaikan kepada Komite Kepatuhan Kanwil DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 3)
—
b)
Isi Ketentuan
Unit kepatuhan internal pada KPP melakukan evaluasi atas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 3)
—
a)
Isi Ketentuan
Komite Kepatuha n KPP melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan Pengawasan Wajib Pajak, untuk selanjutnya memutuskan tindak lanjut yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi yang dimilikinya.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 3)
—
'-
Isi Ketentuan
Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak di KPP
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 2)
—
c)
Isi Ketentuan
Hasil evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan Kanwil DJP dan disampaikan kepada Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 2)
—
b)
Isi Ketentuan
Unit kepatuhan internal pada Kanwil DJP melakukan evaluasi atas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 2)
—
a)
Isi Ketentuan
Bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait data dan Pengawasan potensi perpajakan dan bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian melakukan evaluasi berdasarkan hasil pe...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 2)
—
'-
Isi Ketentuan
Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak di Kanwil DJP
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 1)
—
g)
Isi Ketentuan
Hasil evaluasi y ang dilakukan oleh direktorat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b ), huruf (c), huruf (d), huruf (e) , dan huruf (f) dilakukan pembahasan bersama dalam Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 8
—
huruf b angka 1)
—
f)
Isi Ketentuan
Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepatuhan internal melakukan evaluasi atas kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (e).
Berlaku