←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 2 — Ayat (1) — -
Isi Ketentuan
Menteri berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan kepada:
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 16
Isi Ketentuan
Unit Pengelola Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan serti...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 15
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama i...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 14
Isi Ketentuan
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 13
Isi Ketentuan
Standar Praktik adalah pedoman praktik dalam memberikan jasa bagi Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 12
Isi Ketentuan
Kode Etik adalah pedoman perilaku bagi Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 11
Isi Ketentuan
Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi yang bersifat nasional yang menaungi profesi Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 10
Isi Ketentuan
Satuan Kredit Poin yang selanjutnya disingkat SKP adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran waktu penyelenggaraan PPL.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 9
Isi Ketentuan
Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PPL adalah pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Konsultan Pajak yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 8
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Terdaftar adalah dokumen yang menerangkan seseorang telah terdaftar sebagai seseorang yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 7
Isi Ketentuan
Surat Keterangan Kompetensi adalah dokumen yang menerangkan seseorang yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 6
Isi Ketentuan
Pemimpin adalah Konsultan Pajak yang bertindak sebagai pemimpin, pemimpin rekan, atau direktur utama pada Kantor Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 5
Isi Ketentuan
Kantor Konsultan Pajak adalah badan usaha yang mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menjadi tempat bagi Konsultan Pajak untuk memberikan jasanya kepada publik.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 4
Isi Ketentuan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perp...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 3
Isi Ketentuan
Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak adalah seseorang, selain Konsultan Pajak dan keluarga, yang telah memperoleh surat keterangan terdaftar yang ditunjuk oleh Wajib Pajak sebagai seorang kuasa sesuai d...
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 2
Isi Ketentuan
Izin Konsultan Pajak adalah izin yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Pajak.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — 1
Isi Ketentuan
Konsultan Pajak adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memberikan jasa perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 55 Tahun 2026
Pasal 1 — - — -
Isi Ketentuan
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 18 — - — -
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 17 — - — -
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...
Berlaku
‹ 14 / 303 ›