6,046 aturan
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 16
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan diselesaikannya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tersebut.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 16
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan untuk diadmi...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 16
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat Surat Kuasa Khusus dalam bentuk kertas dengan melampirkan:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 16
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Seseorang selain Konsultan Pajak yang memiliki:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 15
—
-
—
-
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Surat Kuasa Khusus yang diberikan Wajib Pajak kepada seorang kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal ...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 14
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Tata cara pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 14
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Menteri melakukan pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang bertindak sebagai seorang kuasa untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 13
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat penunjukan dari seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menter...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 13
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Pegawai dari seorang kuasa atau orang lain yang ditunjuk harus menyerahkan surat penunjukan dari seorang kuasa kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewaj...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 13
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, seorang kuasa dapat meminta pegawainya atau orang lain untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang dipe...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 12
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 12
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Tata cara penyampaian surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaa...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 12
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk elektronik.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 12
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan melakukan penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayan...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 12
—
Ayat (1)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal pemberian kuasa berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan berakhirnya pemberian kuasa kepa...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11
—
Ayat (6)
—
-
Isi Ketentuan
Surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menter...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11
—
Ayat (5)
—
-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa baru untuk Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tertentu yang sama, surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan se...
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11
—
Ayat (4)
—
-
Isi Ketentuan
Pencabutan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal surat pencabutan Surat Kuasa Khusus diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dan tidak berlaku surut.
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11
—
Ayat (3)
—
-
Isi Ketentuan
Surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
Berlaku
PMK No. 44 Tahun 2026
Pasal 11
—
Ayat (2)
—
-
Isi Ketentuan
Surat pencabutan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk kertas.
Berlaku