←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 3) — b)
Isi Ketentuan
SP2DK minimal memuat: (1) nama Wajib Pajak; (2) Nomor Identitas Wajib Pajak; (3) Alternate Unique Number; (4) alamat Wajib Pajak; (5) pemenuhan kewajiban perpajakan; (6) nama dan nomor telepon Account Representative d...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 3) — a)
Isi Ketentuan
Kepala KPP Pratama menerbitkan SP2DK berdasarkan Data dan/atau Keterangan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 3) — '-
Isi Ketentuan
Penerbitan SP2DK
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 2) — g)
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat data balikan pengguna dari direk torat jenderal yang mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diperoleh DJP, Tim Pengawas Perpajakan dapat melakukan permintaan data dan/atau inf...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 2) — f)
Isi Ketentuan
Permintaan data dan/atau informasi kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (4) diatur sebagai berikut: (1) Tim Pengawasan Perpajakan dapat melakukan permintaan data dan/atau informasi kepada Pih...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 2) — e)
Isi Ketentuan
Permintaan bantuan penilaian untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (3) diatur sebagai berikut: (1) dilakukan dalam hal Tim Pengawasan Perpajakan membutuhkan informasi antara lain terkait de...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 2) — d)
Isi Ketentuan
Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (2) diatur sebagai berikut: (1) Tim Pengawasan Perpajakan dapat melakukan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterang...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 2) — c)
Isi Ketentuan
Prosedur pelaksanaan permintaan data pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai permintaan data pihak ketiga.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 2) — b)
Isi Ketentuan
Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dapat dilakukan permintaan dukungan data dan/atau informasi berupa: (1) permintaan data pihak ketiga; (2) permintaan informasi dan/atau bukti ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 2) — a)
Isi Ketentuan
Tim Pengawasan Perpajakan melakukan persiapan dalam rangka pemahaman atas Data dan/atau Keterangan atas profil, posisi risiko , dan data mengenai income, cost, asset, liability , dan/atau equity Wajib Pajak pada Siste...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 2) — '-
Isi Ketentuan
Persiapan Pelaksanaan
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — i)
Isi Ketentuan
Surat Perintah Pengawasan perubahan disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — h)
Isi Ketentuan
Surat Perintah Pengawasan disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — g)
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat perubahan Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf b), Kepala KPP Pratama menerbitkan Surat Perintah Pengawasan perubahan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — f)
Isi Ketentuan
Kepala KPP Pratama menerbitkan Surat Perintah Pengawasan yang minimal memuat: (1) nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, dan jabatan dalam Tim Pengawasan Perpajakan; (2) nama Wajib Pajak; (3) nomor identitas Wajib Paja...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — e)
Isi Ketentuan
Tim Pengawasan Perpajakan menyusun Surat Perintah Pengawasan paling lama 1 (satu) bulan sejak DPE ditetapkan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — d)
Isi Ketentuan
Dalam hal jumlah pegawai di 1 ( satu) Seksi Pengawasan yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan berbasis kewilayahan terbatas maka ketua tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (2) dapat merangkap menja...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — c)
Isi Ketentuan
Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Account Representative dan/atau pegawai DJP yang d itugaskan yang memiliki Peta Zona Petugas Pengawasan di luar lokasi Wajib Pajak dapat ditunjuk menjadi ketua tim sebagaimana dim...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — b)
Isi Ketentuan
Tim Pengawasan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) merupakan suatu tim yang terdiri dari: (1) 1 (satu) supervisor yang merupakan Kepala Seksi Pengawasan yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan ber...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 5 — huruf c angka 1) — a)
Isi Ketentuan
Berdasarkan DPE yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP, Kepala Seksi Pengawasan yang memiliki tugas dan fungsi terkait Pengawasan berbasis kewilayahan menyusun usulan Tim Pengawasan Perpajakan untuk melakukan Pen...
Berlaku
‹ 150 / 303 ›