6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 3)
—
k)
Isi Ketentuan
Ketentuan yang tidak diatur dalam bagian penyelesaian tindak lanjut data konkret ini, mengikuti ketentuan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 3)
—
j)
Isi Ketentuan
Data konkret berupa Data dan/atau Keterangan yang telah: (1) diterbitkan SP2DK; dan (2) dibuat BAP2DK yang memuat persetujuan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah ditandatangani Wajib Pajak, wakil...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 3)
—
i)
Isi Ketentuan
Dalam hal simpulan LHPt sebagaimana dimaksud dalam huruf d) atau LHP2DK sebagaimana dimaksud dalam huruf g) angka ( 5) ditemukan Indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, ditindaklanjuti dengan usulan pemeriksaan b...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 3)
—
h)
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat beberapa masa pajak pada tahun pajak yang sama dengan Daluwarsa Penetapan yang berbeda atas Wajib Pajak yang sama, Penelitian Kepatuhan Material sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilaksanakan atas...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 3)
—
'-
Isi Ketentuan
huruf b); (3) Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan atau Tim Pengawasan Perpajakan melakukan penelitian atas tanggapan Wajib Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3) hur...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 4)
—
g)
Isi Ketentuan
Pelaksanaan P2DK sebagaimana dimaksud dalam huruf e) angka (1) dilakukan pada Sistem Adminstrasi Pengawasan DJP dengan ketent uan sebagai berikut: (1) SP2DK disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dal...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 4)
—
f)
Isi Ketentuan
Dalam hal simpulan LHPt sebagaimana dimaksud dalam huruf h) tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, Pengawasan tidak ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 4)
—
e)
Isi Ketentuan
Dalam hal simpulan LHPt sebagaimana dimaksud dalam huruf d) memuat indikasi ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, Pengawasan ditindaklanjuti dengan: (1) untuk data konkret denga...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 4)
—
d)
Isi Ketentuan
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dal am huruf c) angka (1) huruf (a) dan huruf c) angka (2) huruf (a), dituangkan dalam LHPt paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Surat Perintah Pengawasan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 4)
—
c)
Isi Ketentuan
Atas data konkret dengan Daluwarsa Penetapan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, Pengawasan dilakukan dengan Penelitian Kepatuhan Material di KPP dengan ketentuan sebagai berikut: (1) untuk Wajib Pajak Strategis (a) d...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 4)
—
b)
Isi Ketentuan
DPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) atas data konkret dengan Daluwarsa Penetapan lebih dari 12 (dua belas) bulan ditetapkan sebagai DPP sebagaimana dimaksud dalam ...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 4)
—
a)
Isi Ketentuan
Atas data konkret sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berbentuk data pemicu konkret dalam Sistem Administrasi Pengawasan DJP, ditetapkan sebagai DPP sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) huruf a) angka (1) a...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 4)
—
'-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan Pengawasan Data Konkret
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e
—
3)
Isi Ketentuan
Pengawasan dalam rangka penyelesaian data konkret untuk Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya terdiri dari Penelitian Kepatuhan Material dan/atau P2DK.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e
—
2)
Isi Ketentuan
Untuk mengantisipasi Daluwarsa Penetapan atas data konkre t sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan percepatan pelaksanaan Pengawasan oleh KPP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 1)
—
c)
Isi Ketentuan
bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 1)
—
b)
Isi Ketentuan
bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada SPT masa pajak penghasilan; dan/atau
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 1)
—
a)
Isi Ketentuan
faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik DJP tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e angka 1)
—
'-
Isi Ketentuan
Data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP dan memerlukan pengujian sederhana untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yang antara lain berupa:
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4
—
huruf e
—
'-
Isi Ketentuan
Penyelesaian Tindak Lanjut Data Konkret
Berlaku