←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf c angka 1) — a)
Isi Ketentuan
Penelitian Kepatuhan Formal dilaksanakan oleh Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan terhadap seluruh Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP yang bersangkutan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf c angka 1) — '-
Isi Ketentuan
Penelitian Kepatuhan Formal
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf c — '-
Isi Ketentuan
Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 2) — b)
Isi Ketentuan
Tata cara pemutakhiran DPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditentukan oleh Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 2) — a)
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat Data dan/atau Keterangan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak terdapat dalam DPP, dan diterima setelah DPP disusun, serta perlu untuk segera ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan pemutakhiran DPP s...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 2) — '-
Isi Ketentuan
Pemutakhiran Prioritas Pengawasan
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — j)
Isi Ketentuan
Dalam rangka meningkatkan kualitas usulan DPP sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) atau meningkatkan kualitas Penelitian Kepatuhan Material, Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan dapat mel...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — i)
Isi Ketentuan
Dalam hal disetujui Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP, Komite Kepatuhan Kanwil, atau Komite Kepatuhan KPP, pembangkitan kasus Penelitian Kepatuhan Material secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf f) dapat dilak...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — h)
Isi Ketentuan
Atas DPP yang telah selesai dilakukan Penelitian Kepatuhan Materi al di tingkat Kantor Pusat DJP dan/atau di tingkat Kanwil DJP, dapat disampaikan ke KPP untuk ditidaklanjuti.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — g)
Isi Ketentuan
Atas usulan DPP sebagaimana dimaksud dalam huruf d) wajib mendapatkan persetujuan dari Komite Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Komite Kepatuhan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — f)
Isi Ketentuan
DPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka 3) ditetapkan melalui pembangkitan kasus Penelitian Kepatuhan Material secara manual atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan yang diatur ol eh Komite Kepatuhan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — e)
Isi Ketentuan
Proses penyusunan dan waktu penyelesaian penyusunan DPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (1) dan angka (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Komite Kepatuhan.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — d)
Isi Ketentuan
DPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (2) bersumber dari usulan proses bisn is terkait, antara lain usulan Pengawasan dari proses bisnis KPD, proses bisnis intelijen, dan/atau proses bisnis penegakan hukum.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — c)
Isi Ketentuan
DPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (1) dapat dilakukan tindak lanjut di tingkat Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan/atau KPP.
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — b)
Isi Ketentuan
DPP yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (1) dilakukan melalui proses penyusunan dan/atau pemutakhiran yang dilakukan secara ko...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — a)
Isi Ketentuan
DPP dapat berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu: (1) Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak Kolaboratif; (2) usulan proses bisnis terkait; atau (3) pertimbangan Komite Kepatuhan berdasarkan risiko ketidakpa...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b angka 1) — '-
Isi Ketentuan
Penyusunan Prioritas Pengawasan
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — huruf b — '-
Isi Ketentuan
Perencanaan Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 4 — '- — '-
Isi Ketentuan
a. Ketentuan Umum Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar 1) DJP melakukan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar yang terdiri dari: a) Wajib Pajak Strategis; dan b) Wajib Pajak Lainnya yang telah terdaftar. 2) Pengawasan Wajib Pa...
Berlaku
SE-8/PJ/2026
Huruf E angka 3 — huruf i angka 2) — d)
Isi Ketentuan
Penyusunan Peta Zona Pengawasan dan Peta Zona Petugas Pengawasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi terkait penjaminan kualitas data di KPP Pratama melakukan an...
Berlaku
‹ 160 / 303 ›