6,046 aturan
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5A
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5A
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 5A
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal I
—
'-
—
2
Isi Ketentuan
Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut:
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (9)
—
'-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Dihapus.
Dihapus
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dapat menyampaikan perubahan rincian jeni...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain atas data dan informasi yang telah disampaikan sesuai dengan rincian jenis data dan informasi yang diten...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berkala sesuai dengan jadwal penyampaian yang telah ditentukan.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Termasuk dalam pengertian rincian jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjelasan dan keterangan yang terkait dengan data yang diberikan.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Data dan informasi yang wajib diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian jenis data dan informasi.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan...
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal 1
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal I
—
'-
—
1
Isi Ketentuan
Ketentuan Pasal 1 ayat (6) diubah, Pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Berlaku
PMK No. 8 Tahun 2026
Pasal I
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republi...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 15
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 14
—
'-
—
c
Isi Ketentuan
atas surat keterangan bebas yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tetap berlaku sampai dengan berakhir nya surat keterangan bebas pemungutan P ajak Penghasilan atas impor emas bat...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 14
—
'-
—
b
Isi Ketentuan
atas permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 14
—
'-
—
a
Isi Ketentuan
surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang telah diperoleh Wajib Pajak, tetap berlaku sampai ...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 14
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Berlaku