6,046 aturan
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 13
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 butir a), barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 butir b), baran...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 12
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Dir...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 11
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f atas penjualan pelumas bersifat tidak f inal dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
selain penyalur/agen bersifat tidak fin al dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
penyalur/agen bersifat final; dan
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada:
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 10
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pemba...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 9
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemungut pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 9
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan p eraturan perundang-un...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhi r dengan menggunakan su rat pembe...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Pembuatan bukti pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai pemb...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bukti pemungutan Pajak Penghas ilan Pasal 22 kepada Wajib Pajak yang dipungut.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemungut pajak sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, wajib memungut dan membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Setoran P ajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetorkan secara digunggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sebagai b...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara digunggung, Pajak Penghasila n Pasal 22 yang disetorkan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun b...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat Setoran Paja k atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importi r, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral ...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ek...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada aya t (3) ke Kas Negara dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Collecting Agent sesuai dengan ketentu an perundang-undangan mengenai sistem pene...
Berlaku