←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pemungutan Pajak Penghasilan P asal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, wajib disetor oleh pemungut pajak ke Kas Negara dengan menggunakan nomor pokok waji...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanak an dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke Kas Negara melalui Collecti...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke Kas Negara melalui Collecting Agent.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
importir yang bersangkutan; atau
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 6 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (8) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i terutang dan dipungut pada saat pembelian.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (7) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan pembelian batubara, mineral lo gam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hur...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (6) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terutang dan dipungut p...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 2 ayat (1...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 t...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 5 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h d ilakukan tanpa surat keterangan bebas.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan surat keterangan bebas Pa jak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (2) — b
Isi Ketentuan
tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (2) — a
Isi Ketentuan
dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (1) — h
Isi Ketentuan
pembelian bahan p angan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai denga...
Berlaku
PMK No. 51 Tahun 2025
Pasal 4 — Ayat (1) — g
Isi Ketentuan
pembelian gabah dan/atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik; dan
Berlaku
‹ 171 / 303 ›