6,046 aturan
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pedagang Dalam Negeri memiliki surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan selain menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Dalam Negeri juga harus menya...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selain menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Dal...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
alamat korespondensi, kepada Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan; dan
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menyampaikan informasi berupa:
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Termasuk Pedagang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa me...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon Negara Indonesia.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis; dan
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pedagang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria:
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 4
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Pihak Lain sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penetapan batasan nilai transaksi da...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Batasan mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
memiliki jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menggunakan rekening eskro ( escrow account) untuk menampung penghasilan sebagaimana dimaksud dalam P...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pihak Lain yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat ...
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22.
Berlaku
PMK No. 37 Tahun 2025
Pasal 2
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Pihak Lain ditunjuk oleh Menteri sebagai pemungut Pajak Penghasilan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan mekanisme Perd...
Berlaku