6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak maupun Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan tidak dapat menandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penandatanganan berita ac...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara daring dengan video conference sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, penandatanganan berita acara pelaksanaa...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yan...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
pembahasan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 27
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 membuat berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka P...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (8)
—
b
Isi Ketentuan
Wajib Pajak menghadiri pembahasan namun tidak bersedia menandatangani berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan dan/atau berita acara pelaksanaan pemberian teguran.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (8)
—
a
Isi Ketentuan
Wajib Pajak tidak menghadiri pembahasan; atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan dan/atau berita acara pelaksanaan pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh A...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali konsep berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan dan/atau berita acara pelaksanaan pemberian teguran yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak kepada Account Repres...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak menandatangani konsep berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan dan/atau berita acara pelaksanaan pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan kembali kepada Account Representat...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan membuat konsep berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan dan/atau berita acara pelaksanaan pemberian teguran sebagaimana dimaksud pa...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak maupun Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan tidak dapat menandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penandatanganan berita ac...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dengan video conference, penandatanganan berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan dan/atau berita acara pelaksanaan pemberian teguran...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan dan/atau berita acara pelaksanaan pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Account Representative dan/atau pegawai Direktora...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
berita acara pelaksanaan pemberian teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka 3 dalam hal dilakukan pembahasan pada pelaksanaan pemberian teguran.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka 2 dalam hal dilakukan pembahasan pada pelaksanaan penyampaian imbauan; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 26
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Account Representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membuat:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 25
—
Ayat (8)
—
c
Isi Ketentuan
Wajib Pajak menghadiri pembahasan namun tidak bersedia menandatangani berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku