6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
q
Isi Ketentuan
pemeriksaan bukti permulaan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
p
Isi Ketentuan
pemeriksaan; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
o
Isi Ketentuan
pelaksanaan kegiatan pengamatan dan/atau kegiatan intelijen;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
n
Isi Ketentuan
penilaian untuk tujuan perpajakan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
m
Isi Ketentuan
pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
l
Isi Ketentuan
pembetulan atau pembatalan secara jabatan terhadap produk hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
k
Isi Ketentuan
pencabutan pemungut Bea Meterai;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
j
Isi Ketentuan
perubahan administrasi layanan perpajakan dan/atau administrasi fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
i
Isi Ketentuan
perubahan status secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
h
Isi Ketentuan
pencabutan pendaftaran surat keterangan terdaftar objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
g
Isi Ketentuan
perubahan data objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
f
Isi Ketentuan
pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
e
Isi Ketentuan
pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
d
Isi Ketentuan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
c
Isi Ketentuan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
perubahan data secara jabatan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
penutupan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 8
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat berupa usulan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (7)
—
b
Isi Ketentuan
sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 7
—
Ayat (7)
—
a
Isi Ketentuan
dengan menerbitkan surat undangan pembahasan baru; atau
Berlaku