6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (10)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tanggapan Wajib Pajak telah sesuai dengan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dibuatkan berita acara pelaksanaan permint...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (9)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (8), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (8)
—
'-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) kali, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu perpan...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (7)
—
c
Isi Ketentuan
secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (7)
—
b
Isi Ketentuan
melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (7)
—
a
Isi Ketentuan
melalui Akun Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak telah melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak dan pemberitahuan perpanjangan penyampaian tanggapan telah tersedia saluran penyampaian melalui Akun Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (7)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyampaian pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (6)
—
'-
Isi Ketentuan
Pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebelum jangka waktu penyampaian tang...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir dengan cara menyampaikan pembe...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh data dan/atau keterangan yang tercantum dalam surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (3)
—
d
Isi Ketentuan
secara langsung: 1) ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; 2) ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang berada di bawah Kantor Pelay...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (3)
—
c
Isi Ketentuan
secara langsung pada saat dilakukan Kunjungan; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (3)
—
b
Isi Ketentuan
melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (3)
—
a
Isi Ketentuan
melalui Akun Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak telah melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak dan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah tersedia saluran penyampaian melalui Akun Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Penyampaian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
e
Isi Ketentuan
tanggal penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
tanggal bukti pengiriman surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
tanggal bukti pengiriman surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui faksimile dalam hal disampaikan melalui faksimile;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
tanggal pengiriman surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
tanggal penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam hal disampaikan melalui Akun Wajib Pajak;
Berlaku