6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak peristiwa yang lebih dahulu antara:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (1)
—
b
Isi Ketentuan
menyampaikan penjelasan atas kewajiban perpajakan, sebagaimana tercantum dalam surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (1)
—
a
Isi Ketentuan
memenuhi kewajiban perpajakan; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 6
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Berdasarkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Wajib Pajak memberikan tanggapan dengan:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Terhadap penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibuatkan berita acara penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/a...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
e
Isi Ketentuan
secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; dan/atau
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
melalui faksimile dengan bukti pengiriman faksimile;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
melalui pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
a
Isi Ketentuan
melalui Akun Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (2)
—
'-
Isi Ketentuan
Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 5
—
Ayat (1)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak melakukan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud da...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (4)
—
c
Isi Ketentuan
memberikan kesempatan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan Kunjungan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (4)
—
b
Isi Ketentuan
memenuhi undangan untuk hadir ke kantor Direktorat Jenderal Pajak secara luring atau melalui media daring; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (4)
—
a
Isi Ketentuan
memberikan tanggapan terhadap permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan/atau penyampaian imbauan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam pelaksanaan Pengawasan, Wajib Pajak harus:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (3)
—
'-
Isi Ketentuan
Permintaan dokumen penentuan harga transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (2)
—
d
Isi Ketentuan
melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengawasan sesuai penugasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (2)
—
c
Isi Ketentuan
permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 4
—
Ayat (2)
—
b
Isi Ketentuan
pembahasan dengan pihak internal Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap relevan bersama Wajib Pajak;
Berlaku