6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (5)
—
d
Isi Ketentuan
pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (5)
—
c
Isi Ketentuan
pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (5)
—
b
Isi Ketentuan
pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (5)
—
a
Isi Ketentuan
pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (5)
—
'-
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pengawasan dalam pemenuhan kewajiban:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
i
Isi Ketentuan
perpajakan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
h
Isi Ketentuan
pembukuan atau pencatatan; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
g
Isi Ketentuan
pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
f
Isi Ketentuan
pembayaran dan/atau penyetoran pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
e
Isi Ketentuan
pelaporan Surat Pemberitahuan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
d
Isi Ketentuan
pelaporan surat pemberitahuan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
c
Isi Ketentuan
pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
b
Isi Ketentuan
pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
a
Isi Ketentuan
pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (4)
—
'-
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pengawasan dalam pemenuhan kewajiban:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
h
Isi Ketentuan
pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
g
Isi Ketentuan
Pajak Karbon; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
f
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
e
Isi Ketentuan
Pajak Bumi dan Bangunan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3
—
Ayat (3)
—
d
Isi Ketentuan
Bea Meterai;
Berlaku