←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (3) — c
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas jenis pajak:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
Pengawasan wilayah.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar; dan
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
Pengawasan Wajib Pajak terdaftar;
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 3 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pengawasan terdiri atas:
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 2 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di b...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 20
Isi Ketentuan
Account Representative adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 19
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 18
Isi Ketentuan
Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian dokumen, data, dan/atau informasi terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 17
Isi Ketentuan
Kunjungan kepada Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Kunjungan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pengawasan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan untuk mendatangi...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 16
Isi Ketentuan
Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 15
Isi Ketentuan
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pe...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 14
Isi Ketentuan
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Bar...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 13
Isi Ketentuan
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1 — '- — 12
Isi Ketentuan
Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Berlaku
‹ 199 / 303 ›