6,046 aturan
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
11
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
10
Isi Ketentuan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tenta...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
9
Isi Ketentuan
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
8
Isi Ketentuan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
7
Isi Ketentuan
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah ...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
6
Isi Ketentuan
Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 te...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
5
Isi Ketentuan
Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
4
Isi Ketentuan
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan k...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
3
Isi Ketentuan
Pengawasan atas Kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, baik kewajiban yang akan dilaksanakan, yang be...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
2
Isi Ketentuan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
1
Isi Ketentuan
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...
Berlaku
PMK No. 111 Tahun 2025
Pasal 1
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 32
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 31
—
'-
—
c
Isi Ketentuan
Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 31
—
'-
—
b
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2015); dan
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 31
—
'-
—
a
Isi Ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 ten...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 31
—
'-
—
'-
Isi Ketentuan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 30
—
'-
—
c
Isi Ketentuan
Administrasi Pemeriksaan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri ini.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 30
—
'-
—
b
Isi Ketentuan
Pemeriksaan terhadap jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatu...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 30
—
'-
—
a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan terhadap jenis pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaiman...
Berlaku