←

Cari Aturan Pajak

6,046 aturan
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya , tetapi terdapat perubahan jumla...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Ba...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25 — Ayat (2) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25 — Ayat (1) — b
Isi Ketentuan
keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25 — Ayat (1) — a
Isi Ketentuan
data baru termasuk data yang semula belum terungkap; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 25 — Ayat (1) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Ulang dapat dilakukan dalam hal terdapat:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (5) — c
Isi Ketentuan
hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain Putusan Pengadilan yang memutus bebas atau lepas.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (5) — b
Isi Ketentuan
yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (5) — a
Isi Ketentuan
yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (5) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang ...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (4) — c
Isi Ketentuan
hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain Putusan Pengadilan yang memutus bebas atau lepas , dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (4) — b
Isi Ketentuan
yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (4) — a
Isi Ketentuan
yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (4) — '-
Isi Ketentuan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya menguji data selain:
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (3) — c
Isi Ketentuan
terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (3) — b
Isi Ketentuan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (3) — a
Isi Ketentuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan;
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (3) — '-
Isi Ketentuan
Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan...
Berlaku
PMK No. 15 Tahun 2025
Pasal 24 — Ayat (1) — c
Isi Ketentuan
terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
Berlaku
‹ 203 / 303 ›